Anindya Bakrie: Kadin Siap Mendukung Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Periode 2024-2029 Anindya Bakrie menegaskan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah sangat siap mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anindya menyampaikan hal itu seusai menghadiri pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) siang.

Anindya memuji prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat. Dia juga memuji pidoato perdana Prabowo.

Anindya menjelaskan dalam pidatonya Prabowo menekankan mengenai ketahanan pangan, energi, air, dan yang paling penting mengenai bagaimana menjadikan masyarakat, baik wong cilik, menengah dan juga masyarakat atas bekerja sama untuk bangsa Indonesia.

“Tadi ditekankan bahwa bangsa Indonesia akan berdaulat, adil, dan makmur ketika semuanya, termasuk kalangan wong cilik, juga bisa menikmati kemerdekaan. Terlihat sekali upaya beliau (Prabowo) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kami dari dunia usaha di dalam naungan Kadin tentunya sangat siap untuk mendampingi beliau (Prabowo) sebagai mitra strategis,” ujar Anindya.

Dia menambahkan pelaksanaan program makan bergizi gratis pada anak usia sekolah yang menjadi unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran akan menumbuhkan ekonomi-ekonomi baru, dengan adanya lumbung pangan-lumbung pangan di mana-mana.

“Ini membuat para pengusaha UMKM sekarang (akan) menikmati. Karena ada pembelinya dan ada pemakainya. Ini bagi Kadin tentunya benar-benar harus didukung, didorong, baik dari sisi pembiayaannya (maupun) industrialisasinya. Saya lihat niatnya dan juga visi dari seorang Presiden sudah sangat jelas,” tegas Anindya.

Dia percaya dengan adanya public private partnership, yaitu kerja sama antara pemerintah dan swasta atau dunia usaha, termasuk juga BUMN dan koperasi, akan berjalan dengan baik. Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia yang dibentuk pada 24 September 1968 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1987 adalah mitra strategis pemerintah dalam bidang ekonomi.