Anis Matta Bantah Terlibat Kasus Wa Ode Nurhayati
Rabu, 02 Mei 2012 – 13:38 WIB

Anis Matta Bantah Terlibat Kasus Wa Ode Nurhayati
JAKARTA – Wakil Ketua DPR, Anis Matta membantah terlibat dalam kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dengan tersangka politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Wa Ode Nurhayati (WON). Anis menilai kasus WON merupakan kasus suap pribadi dalam kapasitas sebagai anggota Banggar. Hal itu ditegaskan Anis Matta, kepada sejumlah wartawan, di press room DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5). Anis membeberkan kronologi pembahasan anggaran di DPR. Menurut Anis, pada 26 Oktober 2010 RUU APBN disahkan menjadi APBN 2011. Pada 27 Oktober DPR memasuki masa reses. Kemudian, setelah reses pada 13 Desember 2010, Pimpinan Banggar DPR menerima surat permintaan klarifikasi dari Menteri Keuangan terkait DPID 2011 yang ditandatangani Agus Martowardojo.
Anis mengatakan, ada dua kasus yang harus didudukkan secara terpisah. Pertama, kata dia, kasus WON, di mana kasus suap yang kemudian dikembangkan juga oleh KPK ke kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kedua, lanjut dia, pembahasan Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) dalam konteks mekanisme dan siklus pembahasan anggaran sesuai Undang-undang (UU).
“Kasus Wa Ode Nurhayati adalah kasus suap kepada yang bersangkutan sebagai pribadi dalam kapasitasnya sebagai anggota Banggar. Ini kasus terpisah dari proses dan siklus pembahasan anggaran,” kata Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Baca Juga:
JAKARTA – Wakil Ketua DPR, Anis Matta membantah terlibat dalam kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dengan
BERITA TERKAIT
- Raih Penghargaan PRIA Awards 2025, Pertamina Patra Niaga RJBB: Jadikan Motivasi untuk Terus Berinovasi
- Gus Ipul Pastikan Efisiensi Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat di Kemensos
- Polda Metro: Penggunaan Bahu Jalan di Tol Efektif Kurangi Kepadatan
- Kejari Aceh Timur Eksekusi 2 Pelaku Judi dengan Hukuman Cambuk
- Program Biru School Alliance Dorong Kesadaran Lingkungan di Sekolah
- Prof Titik Mengkritisi Perluasan Kewenangan Kejaksaan dan Polri