Anis Minta Jokowi Lebih Tegas
jpnn.com, JAKARTA - Salah seorang aktivis perempuan antikorupsi Anis Hidayah mengatakan, penegakan hukum dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan sangat lambat sekali.
Karenanya Anis meminta Presiden Jokowi bisa lebih tegas dan menyampaikan ke penegak hukum jika kasus ini harus jadi prioritas.
"Ketika penyidik KPK punya hambatan, bukan tidak mungkin kasus yang ditangani KPK juga mengalami hambatan," kata Anis dalam jumpa pers bersama sejumlah aktivis perempuan antikorupsi di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (23/4).
Dia mengatakan, teror ini bukanlah penyerangan terhadap Novel saja melainkan juga kepada lembaga KPK.
Direktur Eksekutif Migrant Care itu memandang motif teror terhadap Novel itu sesungguhnya menggembos pemberantasan korupsi. "Kami semua ada di belakang KPK mendukung proses pemberantasan korupsi," katanya.
Aktivis lainnya, Betti Alisjahbana menambahkan ini saatnya pemerintahan Presiden Jokowi memperkuat tim yang melakukan penyelidikan ini dengan ambil tenaga-tenaga yg terbaik. "Saya melihat ini adalah teror, sehingga harus diperlakukan bahwa ini sebuah teror," katanya.
Dia mengagakan, serangan yang sudah berkali-kali kepada penyidik KPK ini tidak terungkap siapa pelakunya. Terlebih lagi siapa aktor di balik penyerangan itu. "Kalau ini dibiarkan ini akan menjadi satu pelemahan upaya pemberantasan korupsi," tegasnya.
Menurut dia, menjadi sesuatu yang sangat penting bagi presiden untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah penyelidikan ini scara kredibel oleh orang-orang terbaik. (boy/jpnn)
Salah seorang aktivis perempuan antikorupsi Anis Hidayah mengatakan, penegakan hukum dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel
Redaktur & Reporter : Boy
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi