Anis Minta Menkeu Sri Mulyani Merenung, untuk Siapa Bekerja

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati meminta pemerintah lebih terbuka dalam memberikan informasi soal Perubahan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 2020.

"Saya minta pemerintah lebih terbuka tentang kejelasan alokasi anggaran untuk pencegahan meluasnya wabah, dan dukungan atas dampak ekonomi yang dihadapi rakyat kecil," ujar anggota Komisi XI DPR RI itu dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (30/4).

Dikatakan Anis, saat ini posisi anggaran Rp405,1 triliun yang diumumkan pemerintah sebagai dana untuk penanganan pandemik virus Corona (COVID-19), tidak muncul dengan informasi yang cukup dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Perubahan APBN 2020.

Informasi yang terkandung di dalam perpres tersebut sangat terbatas, sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan muatan dalam UU APBN Perubahan yang biasanya sangat transparan dan jelas.

Menurut Anis, tidak transparannya informasi dalam Perubahan APBN 2020 menyebabkan publik berasumsi bahwa tambahan defisit Rp545,7 triliun, karena turunnya penerimaan negara Rp472,3 triliun ditambah tambahan anggaran belanja yang hanya Rp73,4 triliun.

Dengan begitu, yang terlihat adalah kenaikan defisit menjadi Rp852,9 triliun, bukan karena stimulus untuk penanganan COVID-19.

Tetapi sebagian besarnya, justru untuk mengompensasi penerimaan negara terutama pajak yang turun.

"Jadi Perubahan APBN 2020 tidak terlihat untuk kepentingan penanganan wabah," kata Anis, politikus PKS.