Anita Wahid: Pemerintah Tidak Bersedia Mendengarkan Opini Publik
jpnn.com, JAKARTA - Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Ashvini Wahid menilai pemerintah tampak tidak mau mendengarkan opini publik dalam penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Pemerintah, kata dia, cenderung memaksakan opini yang dikehendakinya dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah berusaha membuat publik menerima apa pun yang diinginkan.
"Pemerintah tidak bersedia mendengarkan opini publik," kata Anita diskusi daring "Mengawal Bansos dan Dana COVID-19: Partisipasi Masyarakat, Peran Media, dan Inisiatif Bersama" pada Minggu (17/5) malam.
Menurut Anita, tidak sudinya pemerintah mendengarkan opini publik terlihat dengan kerja computesional propaganda di media sosial, seperti penggunaan buzzer, bot, dan troll.
Terdapat pasukan di dunia maya yang mendukung pemerintah. Hal itu membuat kerja pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 tidak fokus.
"Nah, salah satu hal pemerintah yang sangat distracted ini, bagaimana penggunaan computesional propaganda sebenarnya di dalam hal ini," ucap dia.
Menurut dia, penggunaan computesional propaganda mulai terlihat sejak ramai penularan COVID-19 di Wuhan, China.
Kala itu, masyarakat mulai merasa khawatir dengan kemungkinan penyebaran COVID-19 masuk Indonesia. Di sisi lain, pemerintah bersikap santai menyikapi COVID-19.
Pemerintah cenderung memaksakan opini yang dikehendakinya dalam penanganan pandemi COVID-19 dan berusaha membuat publik menerima apa pun yang diinginkannya.
- WPC dan GPA Serukan kepada Pemerintah untuk Turut Mengakhiri Polusi Plastik
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset
- AHF Indonesia Dorong Peran Asia dalam WHO Pandemic Agreement