Anita Wahid: Pemerintah Tidak Bersedia Mendengarkan Opini Publik

jpnn.com, JAKARTA - Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Ashvini Wahid menilai pemerintah tampak tidak mau mendengarkan opini publik dalam penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Pemerintah, kata dia, cenderung memaksakan opini yang dikehendakinya dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah berusaha membuat publik menerima apa pun yang diinginkan.
"Pemerintah tidak bersedia mendengarkan opini publik," kata Anita diskusi daring "Mengawal Bansos dan Dana COVID-19: Partisipasi Masyarakat, Peran Media, dan Inisiatif Bersama" pada Minggu (17/5) malam.
Menurut Anita, tidak sudinya pemerintah mendengarkan opini publik terlihat dengan kerja computesional propaganda di media sosial, seperti penggunaan buzzer, bot, dan troll.
Terdapat pasukan di dunia maya yang mendukung pemerintah. Hal itu membuat kerja pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 tidak fokus.
"Nah, salah satu hal pemerintah yang sangat distracted ini, bagaimana penggunaan computesional propaganda sebenarnya di dalam hal ini," ucap dia.
Menurut dia, penggunaan computesional propaganda mulai terlihat sejak ramai penularan COVID-19 di Wuhan, China.
Kala itu, masyarakat mulai merasa khawatir dengan kemungkinan penyebaran COVID-19 masuk Indonesia. Di sisi lain, pemerintah bersikap santai menyikapi COVID-19.
Pemerintah cenderung memaksakan opini yang dikehendakinya dalam penanganan pandemi COVID-19 dan berusaha membuat publik menerima apa pun yang diinginkannya.
- Wamen Todotua Pasaribu Dorong Investasi Energi Terbarukan di Indonesia
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat
- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dorong Perbaikan Jalan Dikebut Dalam Dua Pekan
- Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Salah Pilih Pemimpin dan Dewas Danantara
- Perluas Jangkauan, Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi Cek Kesehatan Gratis
- Aktivis 98 ITB Khalid Zabidi: Dasco, Pimpinan DPR yang Aspiratif dan Proaktif