Anita Wahid: Pemerintah Tidak Bersedia Mendengarkan Opini Publik
jpnn.com, JAKARTA - Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Ashvini Wahid menilai pemerintah tampak tidak mau mendengarkan opini publik dalam penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Pemerintah, kata dia, cenderung memaksakan opini yang dikehendakinya dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah berusaha membuat publik menerima apa pun yang diinginkan.
"Pemerintah tidak bersedia mendengarkan opini publik," kata Anita diskusi daring "Mengawal Bansos dan Dana COVID-19: Partisipasi Masyarakat, Peran Media, dan Inisiatif Bersama" pada Minggu (17/5) malam.
Menurut Anita, tidak sudinya pemerintah mendengarkan opini publik terlihat dengan kerja computesional propaganda di media sosial, seperti penggunaan buzzer, bot, dan troll.
Terdapat pasukan di dunia maya yang mendukung pemerintah. Hal itu membuat kerja pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 tidak fokus.
"Nah, salah satu hal pemerintah yang sangat distracted ini, bagaimana penggunaan computesional propaganda sebenarnya di dalam hal ini," ucap dia.
Menurut dia, penggunaan computesional propaganda mulai terlihat sejak ramai penularan COVID-19 di Wuhan, China.
Kala itu, masyarakat mulai merasa khawatir dengan kemungkinan penyebaran COVID-19 masuk Indonesia. Di sisi lain, pemerintah bersikap santai menyikapi COVID-19.
Pemerintah cenderung memaksakan opini yang dikehendakinya dalam penanganan pandemi COVID-19 dan berusaha membuat publik menerima apa pun yang diinginkannya.
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini
- Wamendagri Bima Sebut DPRD Bisa Dukung Target Pemerintah