Anshor Sangkal Beri Gelar Warga Kehormatan untuk Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Prabowo Subianto dikukuhkan sebagai warga kehormatan Bantuan Ansor Serbaguna (Banser) NU, Selasa (24/6). Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Satkornas Banser Jatim, Abdul Muchid dalam acara apel di Mojokerto, Jawa Timur.
Namun, pemberian gelar ini tidak diakui oleh pimpinan organisasi induk Banser, GP Anshor. Ketua Umum GP Anshor Nusron Wahid menegaskan bahwa tindakan anak buahnya itu melanggar ketentuan organisasi.
"Berdasarkan aturan Anshor, hak memberi anggota kehormatan ada di pimpinan pusat. Dan sampai sekarang saya belum pernah kasih (gelar kehormatan) ke siapapun termasuk Pak Prabowo Subianto," kata Nusron kepada wartawan di Jakarta tadi malam.
Yusron menjelaskan, status warga kehormatan diberikan seseorang harus memiliki jasa yang besar kepada Banser atau Anshor. Selain itu harus menjadi panutan bagi warga NU alias kaum nahdiliyin.
Ia juga mempertanyaan kewenangan Abdul Muchid dalam mengerahkan Banser untuk apel. Pasalnya menurut ketentuan organisasi, kewenangan tersebut berada di tangan panglima.
"Mengerahkan pasukan untuk apel harus perintah panglima yaitu saya. Kalau ada kegiatan yang atas namakan Anshor itu subordinasi, kami akan cek mana kala ada akan kami beri sanksi sesuai aturan," tegasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Prabowo Subianto dikukuhkan sebagai warga kehormatan Bantuan Ansor Serbaguna (Banser) NU, Selasa (24/6).
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hasto Kristiyanto: Saya Baik-Baik Saja, Semangat Juang Tak Padam
- Polemik THR untuk Mitra Aplikator Jadi Ancaman Industri Digital
- Usut Kasus Digitalisasi, KPK Periksa Syarif Ali Idrus
- KPJ Healthcare Malaysia Tawarkan Wisata Medis Berkualitas Bagi Pasien Indonesia
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab