Ansor Khawatir Pilkada di DPRD Hanya Hasilkan Pemimpin Abai

jpnn.com - JAKARTA - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) ikut bersuara untuk menanggapi polemik tentang mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD sebagaimana keinginan partai-partai anggota Koalisi Merah Putih.  Organisasi di bawah Nahdlatul Ulama (NU) itu menilai pilkada secara langsung oleh rakyat harus dipertahankan meski tetap butuh perbaikan.

Menurut Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid, praktik pilkada langsung memang membawa efek yang kurang baik seperti politik uang, mobilisasi birokrasi dan gesekan antar-warga. Namun, katanya, pilkada langsung tetap lebih baik dibanding melalui DPRD.

“Sejalan dengan waktu, memang harus ada perbaikan dalam pelaksanaannya sehingga dapat terlaksana pilkada langsung yang murah, efektif dan mengakui hak-hak rakyat. Apapun nilai lebih atau kurangnya, pilkada langsung dalam proses pertumbuhan demokrasi tetap lebih banyak manfaatnya karena memberikan kesempatan rakyat untuk mempunyai beragam pilihan,” kata Nusron di Jakarta, Kamis (11/9).

Menurutnya, hakikat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan kedaulatan rakyat, kata Nusron, merupakan esensi demokrasi.

“Dalam demokrasi, obyek-subyeknya adalah rakyat. Pilkada langsung dalam demokrasi Indonesia sesungguhnya sudah on the track dalam demokrasi dan menegakkan kedaulatan rakyat,” tandasnya.

Lantas apa alasan Nusron menolak mekanisme pilkada di DPRD? Menurutnya, pilkada tidak langsung merupakan bentuk praktik oligopoli dan kartel politik melalui sekelompok elite di DPRD dan pimpinan partai.

Anggota DPR RI dari Partai Golkar itu juga menganggap pilkada tidak langsung merupakan bentuk dominasi dan hegemoni kepentingan elite terhadap kepentingan dan kedaulatan rakyat. Akibatnya, rakyat akan disandera dan hanya dijadikan basis legitimasi elite.

“Seharusnya rakyat diajak partisipasi dalam proses politik. Kalau selama ini dipilih langsung rakyat saja, banyak (kepala daerah) yang abai dan korup, apalagi kalau dipilih DPRD, pasti output kepemimpinannya merasa tidak mempunyai urusan dan peduli dengan kerakyatan dan kemasyarakatan,” pungkasnya.(ara/jpnn)