Ansy Lema DPR: Pemerintah Harus Berpihak Kepada Peternak Kecil Perunggasan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi ID DPR RI Fransiskus Lema atau Ansy Lema mendesak Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan komitmen dan keberpihakan kepada nasib peternak kecil perunggasan dalam bentuk kebijakan yang tepat dan terukur untuk lima tahun ke depan.
Hal ini ditegaskan politikus PDI Perjuangan itu ketika menghadiri audiensi virtual Komisi IV DPR RI dengan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Jumat (3/4/2020) pukul 10:00 WIB.
Ansy mengaku telah mendengar keluhan para peternak kecil yang tidak mendapat perhatian pemerintah. Saat ini para peternak unggas merasa terpuruk karena harga ayam dan telur ayam yang terus turun di tengah Pandemik Corona (Covid-19).
Menurut Ansy, harga ayam di tingkat peternak yang dilepas dari kandang sebesar Rp 13.000 - 14.500/kg, sementara harga pokok produksi (HPP) 1 kg ayam mencapai Rp 17.000 - 18.000/kg.
Sementara ayam broiler dan telur jauh di bawah harga pokok produksi sebesar Rp 19.000 per kg. Harga ayam broiler per 1 April 2020 hanya Rp 8000 per kg dan telur Rp 17.000 per kg.
“Ini tentu memukul peternak kecil perunggasan domestik. Bagaimana peternak bisa untung kalau pendapatan lebih kecil dari biaya produksi?,” tanya Ansy.
Peternak ayam dan telur skala kecil juga selalu kalah bersaing berhadapan dengan korporasi-korporasi dengan modal finansial besar dan kemudahan regulasi, sehingga mampu melakukan penetrasi dan mendikte harga di pasar. Dampaknya, harga ayam dan telur peternak kecil jatuh.
“Negara harus hadir mengatur pasar agar jangan terjadi monopoli dan kartel di pasar yang terus merugikan peternak kecil. Telah banyak usaha peternak kecil bangkut,” tegas Ansy.
Ansy Lema mendesak Kementan melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan komitmen dan keberpihakan kepada nasib peternak kecil perunggasan dalam bentuk kebijakan yang tepat dan terukur.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia