Ansy Lema DPR: Pemerintah Harus Berpihak Kepada Peternak Kecil Perunggasan
Tidak hanya itu, para peternak unggas juga mengeluhkan mahalnya harga pakan jagung. Harga jagung lokal Rp 4.300/kg sementara harga jagung impor Rp 3.300-3.700/kg. Bahkan ada peternak yang membeli dengan harga Rp 5.200/per kg.
Pemerintah sudah melarang impor jagung, tetapi tidak diikuti kebijakan konkret untuk mendistribusikan pakan ke para peternak.
Ansy menilai harga pakan jagung di Indonesia sangat mahal, bahkan termahal di dunia. Tetapi, peternak harus membeli karena produksi telur dan daging ayam sangat bergantung kepada pakan jagung.
“Pemerintah harus turun tangan melancarkan distribusi pakan agar tidak terjadi kelangkaan. Bila perlu memberi bantuan peternak untuk beli pakan berdasarkan database yang valid-akurat,” beber legislator asal NTT ini.
Menurutnya, Kementerian Pertanian di bawah komando Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat menjadikan wabah corona sebagai momentum untuk merevitalisasi komitmen untuk lebih memperhatikan peternak kecil domestik. Regulasinya bisa berupa mandat bagi korporasi-korporasi pakan untuk membeli pasokan ayam dan telur dari peternak kecil sebesar 20-30 persen.
“Harga ayam dan telur dari peternak kecil juga harus diatur atau menggunakan Harga Patokan Pemerintah agar memutus rantai para tengkulak dan kartel harga di pasar ternak,” ujar Ansy.
Kebijakan Pro Peternak Kecil
Sementara itu, pemerintah harus terus menciptakan iklim usaha kondusif bagi peternak kecil agar mereka tetap produktif dan mampu bersaing di pasar. Mereka sudah berjerih lelah memelihara ayam, telur dan ternak lainnya selama beberapa bulan, tetapi tak mendapat untung karena harga murah.
Ansy Lema mendesak Kementan melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan komitmen dan keberpihakan kepada nasib peternak kecil perunggasan dalam bentuk kebijakan yang tepat dan terukur.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia