Antara Kapolda Metro Jaya, Sudirman Said, dan Papa Minta Saham
jpnn.com - JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian akhirnya angkat bicara perihal namanya dicatut dalam rekaman suara "Papa Minta Saham". Sebanyak 4 kali namanya disebutkan antara percakapan ketua DPR - RI Setnov, Presdir PT. Freeport Indonesia, dan pengusaha Rizal Chalid.
Tito menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menyampaikan soal Freeport kepada Menteri ESDM, Sudirman Said. Tito saat itu ditanya tentang pendapatnya mengenai Freeport lantaran pernah menjabat sebagai Kapolda Papua selama dua tahun. Kendati begitu, ia berdalih isu mengenai Freeport sangat mudah dipelintir.
"Saya sendiri tak pernah berbicara mengenai masalah Freeport. Kalau tidak salah pak Sudirman Said saat ada kasus peristiwa penembakan di kantor beliau saya datang ke Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM ," ujar Tito kepada wartawan, Rabu (2/12).
Tito pun berdalih tidak mengetahui masalah perpanjangan kontrak. Ketika terjadi penembakan di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tito hanya sempat berdiskusi ringan dengan Sudirman. Kebetulan, saat itu ada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krishna Murti dan penyidik datang untuk menanyakan kemungkinan memiliki musuh atau pernah mendapat ancaman.
"Sehingga kalau saya ada dalam rekaman suara, mungkin karena pembicaraan Pak Sudirman menyampaikan pandangan mengenai Freeport," pungkasnya. (Mg4/jpnn)
JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian akhirnya angkat bicara perihal namanya dicatut dalam rekaman suara "Papa Minta
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi