Antara People Power dan Oke Ganti Baru
Oleh Dhimam Abror Djuraid
Hobbes menggambarkan manusia hidup dalam kondisi saling memangsa satu sama lainnya. Hidup digambarkan sebagai “short, brutish, nasty, poor, solitary” (singkat, brutal, keji, melarat, dan sepi).
Oleh karena itu dibutuhkan kekuatan yang bisa mengatur kebrutalan tersebut supaya masyarakat tenang dan bahagia. Maka diperlukanlah pemerintahan yang kuat seperti Leviathan.
Bagi Acemoglu dan Anderson, kebebasan demokrasi dan kesejahteraan rakyat (prosperity) adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan maupun dipertukarkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan ketika rakyat kenyang sehingga masyarakat harus dikenyangkan dahulu, baru kemudian diberi demokrasi.
Indonesia—sebagaimana semua negara demokrasi di dunia—berada pada titian rambut dibelah tujuh. Saat ini, ketika Indonesia sedang memasuki tahun politik menjelang suksesi 2024, dua monster Leviathan itu akan terlibat dalam pertarungan sengit.
Di satu sisi rezim yang berkuasa berusaha mempertahankan dan memperpanjang kekuasaan. Di sisi lain ada kalangan oposisi yang ingin membuat perubahan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa program pembangunan Presiden Jokowi tidak bisa dihentikan, unstoppable, harus jalan terus dan wajib dilanjutkan oleh presiden berikutnya.
Jokowi harus melakukan cawe-cawe untuk menjamin keberlanjutan program-programnya. Ia menggagas koalisi besar untuk memastikan kemenangan jagoannya.
Dalam perjalanannya, kekuatan legislatif, yang seharusnya menjadi penyeimbang, telah terkooptasi oleh kekuatan eksekutif. Keseimbangan untuk melewati titian serambut dibelah tujuh berada dalam ancaman.
Dalam politik berlaku 'hukum besi' tentang sekali terjadi peralihan kekuasaan dengan kekerasan, akan terulang lagi. Hukum besi berpotensi terjadi di Indonesia.
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?
- Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP
- Akademisi Nilai Daftar Tokoh Terkorup OCCRP Tidak Jelas Ukurannya
- Palang Rel
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP, BCW Desak KPK Lakukan Penyelidikan