Antara Quick Count dan Konflik Kepentingan

Tapi pada akhirnya tidak ada yang berubah. Tetap ada dua hasil quick count yang bertolak belakang lalu bagaimana?

Kita lama pikirkan itu, tapi apa daya kita.  Ini memang masih menyisakan persoalan tapi ini sejauh yang bisa Persepi lakukan. Mudah-mudahan masyarakat apresiasi.

Apa perlu diambil langkah hukum agar tidak terulang lagi ke depan?

Mungkin bisa ditanya ke ahli hukum. Ada yang bilang ke saya kalau ini bisa dianggap menyebar kebohongan publik, mungkin bisa dikejar ke situ. Tapi lebih baik tanya ke ahli hukum, saya bukan ahli hukum. Kalau Persepi yang paling mungkin dilakuin itu, kita akan perketat keanggotaan.

Objektivitas lembaga survei sangat berkaitan dengan pendanaan. Apakah perlu diberlakukan larangan menerima dana dari luar untuk melakukan survei-survei yang berkaitan dengan kepentingan publik?

Ya mungkin bisa kita pelajari yang semacam itu. Tapi dulu memang pernah jadi perdebatan sengit di internal Persepi, dan saya bisa paham. Karena kebanyakan yang punya kepentingan mendana-danai ini sedikit banyak berkaitan dengan politik.

Jadi kalau itu tidak boleh, mungkin semua lembaga tutup, repot juga, mau dapat pendanaan dari mana? Mungkin bisa dari televisi karena mereka punya kepentingan untuk show. Tapi di luar itu siapa yang mendanai?

Sebenarnya berapa dana yang diperlukan untuk melakukan quick count?