Antara Suap Panitera, Sengketa Golkar, dan Anak Buah Prabowo
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami peran anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sareh Wiyono dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi terkait temuan uang Rp 700 juta.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku ada informasi Sareh dan Rohadi "mengurus" sengketa Partai Golkar yang disidangkan di PN Jakut. "Informasinya seperti itu. Tapi itu penyidiklah yang tahu kan?" kata Alex di kantor KPK, Senin (25/7).
Mantan hakim ad hoc tindak pidana korupsi ini mengatakan, penyidik akan melakukan pengembangan. Namun, tegas dia, penyidik juga akan melihat korelasi suatu perkara sebelum melakukan pengembangan."Pasti akan didalami kalau buktinya cukup dan ada kolerasi dengan perkara lain," ujar bos KPK yang gemar naik kereta api ini.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, informasi soal dugaan itu tentu akan di dalami penyidik. "Iya, pasti itu," tegasnya di kantor KPK, Senin (25/7).
Seperti diketahui, KPK mendalami temuan uang Rp 700 juta di dalam mobil saat menangkap Rohadi. Uang itu diduga berasal dari Sareh. Namun, pengacara Rohadi, Tonin Tachta Singarimbun membantahnya. Ia menegaskan, uang Rp 700 juta itu merupakan pinjaman Rohadi kepada seseorang untuk pembangunan rumah sakit di Jawa Barat.
Sareh Wiyono usai diperiksa KPK Jumat (22/7) pekan lalu mengaku mengenal Rohadi. Sareh kenal ketika menjabat Ketua PN Jakut. Namun, Sareh membantah pernah berkomunikasi soal perkara dengan Rohadi. "Akan tetapi tidak ada urusan dengan pengarahan," kata Sareh. (boy/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami peran anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sareh Wiyono dan Panitera Pengganti Pengadilan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Yayasan GSN dan PT Atthaya Teken MoU soal Bantuan Pupuk untuk Petani Miskin
- Gangguan Kelenjar Tiroid, Bahaya Tersembunyi yang Sering Diabaikan
- LSPR Institute Buka Program Studi Pendidikan Khusus di Momen Wisuda
- Penembakan Siswa SMK oleh Oknum Polisi Cederai Rasa Keadilan Masyarakat
- Hak Konstitusional Firli Bahuri Harus Dihormati
- Jenderal Polri Menjamin Penanganan Kasus Penembakan Siswa Semarang Transparan