Antasari Adukan Hakim MA

JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengadukan Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang menangani perkaranya ke Komisi Yudisial (KY). Melalui kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, menjelaskan, telah terjadi pelanggaran dalam memberikan vonis terhadap terpidana kasus pembunuhan terhadap direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen itu.

Menurutnya, Majelis Hakim PK telah bertindak tidak profesional dengan mempertimbangkan fakta yang sesungguhnya tidak pernah terjadi, yakni penyadapan Kapolri Bambang Hendarso Danuri terhadap Antasari Azhar. Keberadaan fakta itu  menunjukkan hakim tidak cermat dalam melihat perkara.

"Fakta dalam persidangan ini yang menyatakan adanya frasa 'penyadapan yang dilakukan Kapolri' membuktikan pertimbangan ini bukan hanya tidak logis, namun juga membuktikan Majelis Hakim PK tidak membaca berkas perkara secara akurat,’’ terangnya. Pertimbangan tersebut sama sekali tidak berdasar," ujar Maqdir kepada wartawan usai menyerahkan laporan pengaduannya di Gedung KY, Senin (4/6).

Selain itu, Maqdir menyatakan, keberadaan frasa 'penyadapan yang dilakukan Kapolri' dalam pertimbangan putusan itu telah bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Bahwa penyebutan adanya frasa tersebut sebagai fakta persidangan tidak sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Karena hal ini bukan merupakan fakta atau keadaan dari pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud KUHAP," katanya.