Anti-Omnibus Law, Irwan Fecho Tuding Rekan-rekannya di DPR Tidak Prorakyat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan Fecho berharap sikap fraksinya menarik diri untuk membahas sejumlah RUU kontroversial seperti omnibus law Cipta Kerja, bisa menggugah empati dan etika parlemen dari fraksi lainnya di DPR.

"Membahas omnibus law RUU Cipta Kerja menunjukkan ketidakberpihakan parlemen pada rakyat. Sikap itu lebih tampak mengakomodasi kepentingan para pemodal, dibanding fokus untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemik Covid-19,” kata Irwan di Jakarta, Rabu (22/4).

Politikus asal Kalimantan Timur ini mengatakan, keputusan Ketua Fraksi Demokrat DPR Edgie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menarik anggotanya dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU kontroversial lainnya, merupakan langkah konkret di tengah beratnya perjuangan masyarakat bertahan di tengah wabah corona.

Menurutnya, dalam situasi genting seperti sekarang ini sudah seharusnya semua energi difokuskan dalam upaya penanganan pandemik Covid-19. Termasuk fraksi-fraksi yang ada di parlemen.

“Dalam etika parlemen, prinsip salus populi suprema lex esto, harusnya jadi pertimbangan utama. Dan membahas RUU Cipta Kerja dan lainnya di tengah upaya rakyat berjuang melawan Covid-19, menunjukkan tidak berfungsinya etika parlemen itu,” tegas Irwan

Di sisi lain, alasan partisipasi publik juga menjadi dasar penarikan diri Fraksi Demokrat dari pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Pasal 96 UU 12/2011 menyatakan secara eksplisit mengenai kewajiban untuk melibatkan partisipasi publik dalam proses pembentukan UU.

"Di tengah pandemik Covid-19, dan adanya imbauan stay at home, mustahil partisipasi itu berjalan dengan baik. DPR tampak seperti memanfaatkan situasi ini untuk mengebut pembahasan RUU cipta kerja ini,” tandas Ketua Umum Cakra AHY itu.(fat/jpnn)