Anti Pengungkapan Kebenaran, Jokowi Diminta Ganti Jaksa Agung dan Menhan Ryamizard

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Setara Institute Hendardi menilai ‎pernyataan Jaksa Agung M Prasetyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait ‎people tribunal di Belanda, menunjukkan secara nyata kualitas kepemimpinan keduanya anti pengungkapan kebenaran. 

“Keduanya adalah musuh humanisme, karena tidak memiliki keberpihakan sama sekali pada pengungkapan kebenaran. Menkopolhukam (Luhut Binsar Pandjaitan, red) juga tidak mampu mengendalikan keduanya untuk bekerja sesuai janji Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM,” ujar Hendardi dalam pesan elektronik yang diterima, Rabu (11/10).

Menurut Hendardi, ‎ketika pemerintah enggan menyelesaikan utang penyelesaian masa lalu, maka berbagai inisiatif dari manapun, termasuk dari luar negeri, akan terus bermunculan menagih utang itu.

“Pelanggaran berat HAM telah menjadi kepedulian universal. Jangan bersikap picik, tidak mau menyelesaikan masalah, tapi sewot ketika pihak lain berbuat mengungkap kebenaran," ujarnya.

Melihat kondisi yang ada, Hendardi menilai momentum reshuffle kabinet dua harus juga mengarah pada mereka yang nyata-nyata menghambat realisasi janji politik Presiden Jokowi. 

“Selama menjabat, Jaksa Agung, selain diduga terkait dengan kasus Rio Patrice Capella, tidak memiliki prestasi dan terobosan nyata. Demikian juga Menhan yang sama sekali tidak berpihak pada reformasi militer. Banyak gagasan Menhan yang justru berlawanan dengan aspirasi reformasi,” ujar Hendardi.(gir/jpnn)