Antisipasi Aksi Massa Blokir Tol saat MK Putuskan Sengketa Pilpres

jpnn.com - KARAWANG - Polda Jawa Barat akan menerjunkan sebanyak 18.000 personelnya untuk pengamanan sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus mendatang. Hal tersebut diungkapkan Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol Dr H Rycko Amelza Daniel.

"Untuk pengamanan sidang MK, kita terjunkan 18 ribu personel sebagai back up. Hal itu dilakukan untuk antisipasi situasi kotijensi di tiap daerah," kata Brigjen Pol Rycko di sela-sela menghadiri Apel Siaga Kontijensi di Karawang, Senin (18/8).

Dikatakan Wakapolda, dari 22 Polres di Jawa Barat, dia menganggap seluruhnya mempunyai potensi yang rawan dan mempunyai tantangan yang sama dalam masalah kontijensi.

Tetapi dari jumlah tersebut, hanya enam Polres yang akan diprioritaskan memberikan back up secara khusus bagi Polda Metro Jaya. "Back up dilakukan jika ada potensi kontijensi secara khusus di ibu kota," katanya.

Rycko mengatakan, pada tanggal 21 Agustus mendatang ada potensi akan ada pengerahan masa yang dilakukan pendukung dua pasangan calon presiden. Karena hingga saat ini dia terus melihat dari hari kehari akan dipantau eskalasinya.

Saat ini intelijen di seluruh Polres di Jawa Barat terus bekerja dengan baik untuk melakukan deteksi dini. Hasil dari intelijen akan dilaporkan ke petugas di lapangan. "Situasi tersebut akan dipastikan apakah sudah meningkat atau belum," tukasnya.

Namun di luar itu, jadi atau tidak kontijensi di lapangan, pihak kepolisian harus siap melaksanakan tindakan yang terburuk dari apa yang akan terjadi. "Bahkan kita pun akan melakukan pengamanan di jalan tol," jelasnya.

Rycko juga menambahkan, dalam pengamanan jalan tol, pihaknya akan tetap melakukan pengamanan. Bahkan pengendalian massa pun akan tetap dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada massa yang melakukan tindakan anarkis di jalan tol.