Antisipasi Banjir Dalam Upaya Swasembada Pangan

Antisipasi Banjir Dalam Upaya Swasembada Pangan
Focus Group Discussion Tata Kelola Infrastruktur Pertanian Tahap VII yang kali ini temanya adalah "Upaya Mendapatkan Solusi Permanen Mengatasi Kebanjiran dalam Mendukung Swasembada Beras Nasional Berkelanjutan" di Cirebon (8/3). Foto: Humas Kementan

jpnn.com - jpnn.com - Kementerian Pertanian menaruh perhatian besar terhadap bencana banjir yang melanda banyak wilayah di Indonesia.

Terutama karena petani turut merasakan akibat dari banjir tersebut.

"Manajemen tata kelola infrastruktur pertanian itu terdiri atas tata kelola lahan, tata kelola air dan tata kelola informatika. Di mana ketika berbicara tata kelola air maka itu tidak hanya berbicara cari air, panen air dan distribusinya saja tetapi juga bagaimana mengatasi fenomena yang muncul akibat kelebihan atau berlimpahnya air" ungkap Ani Andayani, SAM
Bidang Infrastruktur Pertanian.

Itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion Tata Kelola Infrastruktur Pertanian Tahap VII yang kali ini temanya adalah "Upaya Mendapatkan Solusi Permanen Mengatasi Kebanjiran dalam Mendukung Swasembada Beras Nasional Berkelanjutan" di Cirebon (8/3)

Ani juga menambahkan kejadian banjir pada lahan sawah di wilayah Kabupaten Cirebon (sebagai sampel kasus) yang selalu terjadi hampir setiap tahun ini mempunyai penyebaran areal terdampak yang cukup luas.

Yaitu pada 2017 ini mencapai 3.000 ha lebih atau setara dengan kehilangan produksi sebesar 200.000 ton per tahun.

"Selain faktor anomali iklim, alih fungsi lahan di daerah hulu dan posisi topografisnya yang terletak pada daerah yang rendah, dipilihnya Cirebon untuk analisis karena produksi padi Cirebon menyumbang 20% lebih pasokan beras di Pasar Induk Cipinang. Kemudian adanya kerusakan pintu air dan sedimentasi yang terjadi di muara dan sepanjang sungai juga merupakan faktor penyebab terjadinya banjir," papar Ani.

Ani juga melihat penanganan banjir yang dilakukan sampai saat ini masih dilakukan secara sektoral, ad hoc, parsial dan bersifat sesaat berdasarkan tugas pokok fungsi dari masing-masing instansi sehingga kinerja pengelolaan banjir tidak bisa optimal.

Kementerian Pertanian menaruh perhatian besar terhadap bencana banjir yang melanda banyak wilayah di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News