Antisipasi Calon Kada Mundur, Mendagri Punya Permintaan buat Parpol

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta partai politik proaktif mengawal pasangan calon yang diusung dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015.

Harapan itu dikemukakan karena bukan tidak mungkin setelah ditetapkan menjadi pasangan calon (paslon) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih ada paslon yang mengundurkan diri. Kondisi ini tentu tidak diharapkan karena dapat mengganggu jalannya demokrasi di Indonesia.

"‎Kemarin itu misalnya ada kendala yang mengakibatkan potensi jumlah calon tunggal meningkat. Makanya ke depan kami berharap parpol lebih proaktif untuk mengawal pasangan calonnya," ujar Tjahjo, Rabu (26/8).

Menurut Tjahjo, jika pasangan calon mundur, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, ada sanksi yang akan dijatuhkan.

Baik itu sanksi administratif maupun pidana. Namun begitu sanksi dimaksudkan bertujuan baik, sehingga tahapan pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik. 

Saat ditanya bagaimana kelanjutan nasib calon tunggal di beberapa daerah, yang akhirnya membuat KPU menetapkan pelaksanaan pilkadanya diundur ke 2017, Tjahjo mengatakan pemerintah menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya saat ini sidang pengujian undang-undang (PUU) masih berlangsung.

‎"Keputusan MK akan final dan mengikat. Tentunya itu akan menjadi landasan bagaimana langkah-langkah KPU. Posisi pemerintah menunggu apa yang menjadi keluhan KPU, sekarang ini anggaran sudah tercukupi, tahapan-tahapan belum terganggu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dari 269 daerah yang sebelumnya dijadwalkan menggelar pilkada serentak 2015, KPU memutuskan penundaan di tiga daerah hingga 2017 mendatang. Karena hanya diikuti calon tunggal. Ketiga daerah tersebut masing-masing Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Tasikmalaya (Jawa Barat) dan Timur Tengah Utara (NTT).(gir/jpnn)