Antisipasi Kecurangan Pilkada di Tingkat Kecamatan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai potensi kerawanan dalam pemilihan kepala daerah, juga hadir pascapemungutan suara. Terutama saat kotak suara dibawa dari tempat-tempat pemungutan suara ke kecamatan, untuk kemudian dilakukan penghitungan.

"Saya kira potensi sumber kerawanan juga di tingkat kecamatan. Mari kita mengawasi. Kepolisian juga ikut mengontrol," ujar Tjahjo, Sabtu (3/10).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mendagri mengaku telah melakukan sejumlah langkah. Termasuk meminta para camat tidak terlibat politik praktis dan secara maksimal ikut menjaga netralitas pelaksanaan pilkada di daerah masing-masing.

"Selain itu seluruh jajaran intelijen juga sudah dikumpulkan beberapa waktu lalu. Kemudian juga kami sudah bertemu dengan Bawaslu untuk memetakan daerah-daerah rawan konflik dan membahas potensi masalah," ujar Tjahjo.

Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, pertemuan dengan Bawaslu, Jumat (2/10) kemarin, akan dilakukan kembali sekitar pertengahan November mendatang.

"Nanti komponen Bawaslu, Kemdagri, kepolisian dan KPU akan duduk bersama. Supaya ada SOP (standar operasional prosedur)," ujar Tjahjo.

Ditanya terkait temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT), Tjahjo menyarankan sebaiknya terus dilakukan perbaikan. Sehingga pelaksanaan pilkada benar-benar dapat terlaksana sesuai harapan untuk membangun Indonesia lebih baik.

‎"Dari Bawaslu sudah deteksi faktor DPT yang berbeda, akan divalidasi terus. Kami kemarin juga menerima laporan. Masa di tingkat provinsi yang meninggal hanya satu orang. Kan enggak mungkin. Kami minta jujur, penduduk yang meninggal itu berapa sebenarnya. Demikian juga jumlah penduduk yang pindah domisili, harus benar-benar didata dengan baik," ujar Tjahjo.(gir/jpnn)