Antisipasi Panasnya Pilkada DKI Merembet ke 171 Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengundang seluruh sekretaris daerah, biro keuangan, dan Ketua DPRD 171 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2018, dalam minggu ini.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, hal tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran pelaksanaan pilkada terpenuhi.
"Kami juga akan bertemu dengan KPU dan Bawaslu, supaya ada kerja sama dengan baik," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (22/5).
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, langkah cepat perlu diambil, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pemungutan suara dilaksanakan 27 Juni 2018.
Karena itu tahapan sudah harus dimulai paling lambat Agustus 2017, atau sepuluh bulan sebelum pencoblosan.
Selain itu, Kemendagri nantinya juga akan menggelar forum nasional dengan mengundang para kepala daerah untuk mencermati dinamika politik di daerah jelang pilkada.
"Karena pola seperti yang terjadi di DKI bakal merembet ke daerah, itu pasti. Tinggal bagaimana mengantisipasi. Jadi bukan sekadar masalah aman atau tidak, DKI terbukti aman. Tapi yang bermain-main menciptakan kondisi bangsa menjadi kurang baik, harus dicermati," ucap Tjahjo.
Mantan anggota DPR ini meyakini, para kepala daerah bersama masyarakat di daerah dapat mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, selama pilkada berlangsung.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengundang seluruh sekretaris daerah, biro keuangan, dan Ketua DPRD 171 daerah yang akan menggelar
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar