Antisipasi Pasal Karet RUU Antiterorisme

Sebab, ujar Enny, dalam waktu bersamaan pemerintah dan DPR juga tengah menyusun rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Enny, hal ini agar ketika dua-dua aturan diterbitkan, tidak terjadi ketidaksinkronan.

"Jadi kami akan terus sinkronkan antara bagaimana pemidanaan di sini dengan unsur pidana yang ada di KUHP," kata Enny, Kamis (24/5).

Menurutnya, pasal yang terkait aspek penindakan seperti penangkapan, penahanan dirapikan kembali.

Termasuk penguatan hak asasi manusia terkait penangkapan dan penahanan.

"Termasuk bagaimana perpanjangan, siapa yang diberi kewenangan untuk perpanjangan ini," ujarnya. (boy/jpnn)