JPNN.com 
Antisipasi Pengalihan, Depdag Perketat Impor Barang
Selasa, 07 Oktober 2008 – 16:59 WIB
Antisipasi Pengalihan, Depdag Perketat Impor Barang
JAKARTA - Departemen Perdagangan (Depdag) mengeluarkan kebijakan pengetatan importasi barang menyusul resesi ekonomi yang dialami Amerika Serikat (AS). Itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pengalihan ekspor berbagai negara dari AS ke Indonesia. Importir yang mengimpor barang daari negara di luar yang dikenakan tindakan safeguard juga wajib menyertakan SKA. Jika tidak, maka importir tersebut akan dikenakan bea masuk tambahan seperti yang diberikan terhadap importasi dari negara yang terkena tindakan safeguard. Untuk menjamin keefektifannnya, Permen ini akan diberlakukan 60 hari sejak tanggal ditetapkan. "Importir yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikenakan tindakan sesuai Undang-Undang,' lanjutnya.
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan, bahwa dengan terjadinya lonjakan impor yang mengakibatkan industri dalam negeri mengalami kerugian, perlu dilakukan upaya untuk lebih menjamin keberhasilan tindakan pemulihan (remedy). Untuk itu, diterbitkan Peraturan Menteri (Permen) Perdagangan No 37/M-DAG/PER/9/2008 tentang penyertaan certificate of origin atau SKA (Surat Keterangan Asal). "Diperlukan bukti kebenaran asal barang impor yang dikenakan tindakan safeguard," ujar Mari.
Baca Juga:
SKA adalah surat keterangan yang menyatakan negara asal barang, yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah negara pengekspor. Sementara safeguard adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius demi mencegah kerugian industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang. "Safeguard itu dilakukan dengan memberlakukan bea masuk tambahan terhadap impor barang," terangnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Departemen Perdagangan (Depdag) mengeluarkan kebijakan pengetatan importasi barang menyusul resesi ekonomi yang dialami Amerika Serikat
BERITA TERKAIT
- Pertamina Regional Indonesia Timur Raih Penghargaan Internasional Best Practice GCSA 2024
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
.jpeg)
