Antisipasi Ricuh, Ratusan Polisi Kawal Sidang Putusan Sengketa Golkar
jpnn.com - JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, direncanakan akan membacakan putusan terkait dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar, Senin (18/5) sekitar pukul 13.00 WIB.
Meski baru dibacakan Senin siang, namun pantauan di sekitar gedung PTUN yang terletak di samping kantor Wali Kota Jakarta Timur, telah mulai dipadati massa simpatisan dari kedua kubu sejak Senin pagi.
Karena itu guna mengantisipasi hal-hal tak diinginkan, aparat kepolisian mengerahkan ratusan personel, baik berpakaian lengkap maupun berpakaian preman.
Menurut Kepala Bagian Operasi Polres Jakarta Timur, AKBP Suharman, aparat yang diturunkan berasal dari pasukan gabungan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur dan Polsek Cakung.
"Kita siapkan 257 personel gabungan dari Polres, Polsek dan Polda," kata Suharman, di PTUN Jakarta Timur, Senin (18/5).
Menurutnya, penjagaan dilakukan mulai dari dalam ruang sidang, pekarangan dalam pengadilan hingga di sekitar ruas jalan yang ada. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.
"Penjagaan di luar dan dalam. Pasukan kami siagakan untuk mengantisipasi ricuh," ujar Suharman.
Hingga pukul 10.40 WIB, belum terlihat petinggi partai dari dua kubu. Sejumlah simpatisan maupun kader juga terlihat lebih banyak nongkrong di sekitar warung kaki lima yang ada. (gir/jpnn)
JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, direncanakan akan membacakan putusan terkait dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar, Senin
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Angin Segar dari Prof Zudan buat Honorer, tetap Jangan Sepelekan Database BKN, Mantap
- Akademisi Kritik Pola Komunikasi Pemerintah Soal Pagar Laut, Muncul Kesan Tidak Tegas
- Waka MPR Dorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Influsif Harus Segera Diwujudkan
- Puluhan Warga Keracunan Makanan di Ponorogo, 1 Orang Meninggal, Polisi Turun Tangan
- Gaungkan Kebijakan Efisiensi Anggaran, Istana Tetap Gelar Retret Kepala Daerah, Ini Alasannya
- Versi Mensesneg, Retret Kepala Daerah Tidak Pakai Dana Pribadi Prabowo