Antisipasi Serangan Siber, Saatnya Indonesia Membuat Sistem Enkripsi Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Maraknya serangan siber terhadap jaringan internet milik pemerintah dan munculnya berbagai kasus penyadapan terhadap pejabat negara, membuat kebutuhan terhadap penyelenggaraan jaringan yang aman sangat diperlukan.

Data menunjukan, pada 2018 terjadi 12,8 juta serangan siber di Indonesia dengan target paling banyak domain go.id, ac.id, co.id.

Penggunaan jaringan publik oleh pemerintah dengan tingkat keamanan yang rendah, mudah sekali menjadi target serangan siber. Apalagi sistem platform data yang digunakan milik pemerintah juga sangat bervariasi, tidak terstandarisasi, dan tidak terintegrasi dengan baik antarlembaga sehingga membuat potensi serangan siber semakin melebar.

Hampir semua perangkat telekomunikasi asing ditemukan adanya backdoor dan software yang bisa melaporkan secara realtime kepada pihak lain. Kondisi tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan, karena Indonesia sangat rentan dengan keamanan informasi milik negara.

BACA JUGA: Misteri Monyet Ekor Panjang Menyerang Warga, Dikaitkan Mistis

Hal itulah yang menjadi bahasan utama dalam Forum Group Disccusion (FGD) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dengan tema Merevival Kedaulatan Telekomunikasi Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Informasi Nasional, yang diselenggarakan di Yogyakarta, belum lama ini.

FGD tersebut diikuti Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika TNI, Bappenas, Telkom, Industri dalam negeri (PT. Hariff DTE dan PT Inti), serta kalangan akademisi dan lembaga Independen.

Pengamat Telekomunikasi dan Anggota Mastel, Nonot Harsono mengatakan, dari hasil FGD tersebut disimpulkan bahwa saat ini dibutuhkan adanya jaringan khusus yang aman dari semua potensi serangan untuk digunakan penyelenggara negara, baik pemerintah maupun unsur pertahanan dan keamanan (TNI dan Polri).