Antisipasi Varian Baru Corona, LaNyalla Dukung Kebijakan Tutup Pintu Sementara
jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung kebijakan pemerintah menutup pintu bagi warga negara asing (WNA) untuk sementara sebagai antisipasi adanya strain virus corona baru. Berdasar sejumlah riset ilmiah, varian baru virus corona dari Inggris disebut lebih menular.
"Kebijakan melarang WNA masuk ke Indonesia untuk sementara waktu sebagai antisipasi masuknya varian baru virus corona merupakan langkah tepat," ujar LaNyalla di Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/12).
Menurutnya, meskipun virus corona baru yang ditemukan di Inggris itu belum terdeteksi di Indonesia, langkah pencegahan harus dilakukan sedini mungkin.
"Untuk itu, DPD RI mendukung keputusan pemerintah untuk tidak mengizinkan masuknya WNA dari negara mana pun ke Indonesia," ungkap LaNyalla.
Senator Dapil Jawa Timur itu pun meminta pemerintah untuk memantau WNA yang masuk ke Indonesia sejak varian corona baru ditemukan hingga 31 Desember mendatang.
Menurutnya, warga negara Indonesia yang baru kembali dari luar negeri, juga perlu mendapat perlakuan khusus agar bisa terdeteksi apakah membawa virus corona baru atau tidak.
"Harus ada ketentuan protokol terhadap WNA maupun WNI yang datang ke Indonesia sebelum kebijakan larangan masuk diberlakukan. Pemerintah juga harus memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap warga kita yang baru saja kembali dari luar negeri khususnya dari Inggris," kata mantan ketua umum PSSI itu.
Ia juga berharap pemerintah daerah untuk memperketat perbatasan-perbatasan di wilayahnya agar tidak kecolongan masuknya WNA.
Menurut LaNyalla, kebijakan melarang WNA masuk ke Indonesia untuk sementara waktu sebagai antisipasi masuknya varian baru virus corona merupakan langkah tepat
- Anggota DPD RI Lia Istifhama Apresiasi Rencana Pemprov Jatim Kembangkan Rute Bus Trans Jatim
- Senator Filep Soroti Insiden 40 Siswa Keracunan Seusai Makan Bergizi Gratis, Simak
- Senator Dedi Batubara Bersama Tim K3 Unsur DPD RI Bertemu Sultan, Berikut Agendanya
- Soroti Penambahan Jumlah Reses DPD RI, ICWI Minta KPK Turun Tangan
- Wujudkan Pembangunan Berkeadilan, DPD RI Dapil Kaltim Siap Bersinergi dengan Pemprov Kaltim
- Fachrul Razi Sebut Penambahan Masa Reses DPD RI Berpotensi Menjadi Masalah Hukum