Anugerah Kalpataru Tetap Digelar

Hendri membantah bila dikatakan pemberian Kalpataru rentan muatan politis dan tidak obyektif. Karena untuk menentukan yang berhak mendapatkan Kalpataru, Menneg-LH tidak bekerja sendiri melainkan melibatkan tim independen.

"Menneg-LH hanya unsurnya saja, sementara tim bekerja secara independen melakukan penilaian. Jadi tidak ada intervensi pemerintah sama sekali dalam penetapan pemenang. Justru tim ini sangat-sangat independen dan obyektif karena unsur yang bergabung sangat kredibel, baik dari LSM, tata ruang dan kalangan akademisi," jelas Hendri.

Bahkan kata Hendri, tim independen ini tidak hanya bekerja saat penentuan calon pemenang saja melainkan juga diperlukan untuk tindaklanjut penilaian. "Kalau ada penerima Kalpataru yang ternyata bermasalah dan Kalpatarunya akan dicabut, maka tim independen ini yang akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Setelah itu baru ada rekomendasi dari Menteri," katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya anggota komisi VII DPR RI, Azwir Dainy Tara meminta pemerintah untuk menghentikan pemberian Kalpataru. Karena pemberian penghargaan tertinggi untuk penggiat lingkungan hidup tersebut dinilai tidak lagi berjalan secara obyektif.(afz/jpnn)