Anwar Sanusi: Nilai-nilai Etika Pemerintah Harus Jadi Landasan Moral ASN
jpnn.com, JAKARTA - Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, merupakan salah satu kunci sukses sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN.
Tingginya tuntutan dan harapan masyarakat kepada aparat pemerintah, tidak mengherankan etika dan etiket Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjadi sorotan tajam.
Menurut Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi untuk menghadapi tantangan tersebut, lembaga pemerintahan perlu mengakselerasi implementasi etika dan etiket penyelenggara negara yaitu ASN dalam pelaksanaan pemerintahan.
"Nilai-nilai etika pemerintah harus menjadi landasan moral bagi ASN penyelenggara pemerintahan dan menjadi policy guidance (pedoman kebijakan) oleh administrator negara dalam membuat dan menjalankan kebijakan," kata Sekjen Anwar Sanusi saat memberikan arahan sekaligus membuka Webinar bertema 'Etika dan Etiket Pergaulan Profesional ASN Kemnaker' yang diselenggarakan oleh Pusdiklat SDM Kemnaker di Jakarta, Rabu (14/4).
Anwar Sanusi mengatakan, masih ada pandangan masyarakat atau stigma yang dialamatkan ASN atau birokrasi pemerintahan.
Adanya stigma ASN tidak efisien, tidak efektif, tidak produktif, dan tidak mengoptimalkan kinerja karena ASN cenderung melakukan hal-hal instruktif.
"Apalagi ASN tersebut memiliki bawahan. Padahal pandangan masyarakat tersebut tidak selamanya benar," ujar dia.
Anwar Sanusi tak mengelak, memang tidak mudah mengubah stigma yang melekat di masyarakat menyangkut birokrasi.
Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, merupakan salah satu kunci sukses sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN.
- Kementerian Bertambah, ASN Belum Dipindahkan ke IKN dalam Waktu Dekat
- Mulai Januari 2025, Pekerja Indonesia Pensiun di Usia 59 Tahun
- Anggaran Rp 11 M Disiapkan, Hermanus Pastikan Hak-Hak Guru segera Dibayarkan
- 5 Berita Terpopuler: Tenaga Non-ASN Database BKN Wajib Tahu, Ada Lowongan PPPK 2024 Lebih Khusus, Kemendagri Terlibat
- Menpan-RB Ungkap Alasan Belum Ada ASN yang Dipindah ke IKN, Tunggu Arahan Prabowo
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Diperpanjang Hingga 15 Januari, Rekor Terlama 2 Bulan Saja