Apa Alasan Presiden Pilih Jenderal Gatot? Ini Penjelasan dari Istana

jpnn.com - JAKARTA - Deputi Staf Kepresidenan Eko Sulistyo menyatakan, bahwa tidak ada kewajiban bagi presiden untuk memberikan alasan penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai panglima TNI, dalam surat yang dikirim ke DPR.

Sebab, menurut dia, keberadaan surat tersebut memang hanya merupakan etika administrasi antar kelembagaan yang memang harus dipenuhi.
       
Proses hingga penetapan calon panglima TNI, lanjut dia, masih akan terus berjalan. Yaitu, proses politik di parlemen yang ujungnya adalah sidang paripurna DPR.

"Selain itu, secara substansi, (penujukan calon panglima) ini kan hak prerogatif presiden, jadi siapapun yang dipilih itu prerogatif presiden," tutur Eko, saat dihubungi.
       
Presiden Jokowi, sore kemarin, sudah bertolak ke Solo untuk mengikuti rangkaian pernikahan putranya, Gibran Rakabuming. Sebelum berangkat, presiden sempat pula memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk menemuinya di Istana Kepresidenan, Jakarta.
       
Namun demikian, saat itu, Moeldoko belum memberikan informasi apapun terkait pilihan presiden atas pengganti dirinya. Ketika itu, orang nomor satu di internal TNI tersebut justru mengaku hanya membicarakan soal perkembangan terkini Papua bersama presiden. Terutama, pasca kebijakan pelepasan tahanan politik dan dibukanya jurnalis asing bisa masuk Papua.
       
Saat disinggung soal calon panglima TNI, Moeldoko memilih menghindar. Dia hanya menyatakan, kalau panglima TNI nantinya harus sosok yang kuat. Sehingga, setiap saat bisa secara cepat menggerakkan kekuatannya untuk mengawal negara.
       
Selain itu, lanjut dia, panglima TNI kedepan harus figur yang mampu menjaga soliditas antar matra di internal TNI. "Panglima TNI seperti saya misalnya yang dari angkatan darat, harus juga mengakomodasi kepentingan (angkatan) laut dan udara. Kita bicara TNI, bukan matra, tidak boleh ada ego," tegas Moeldoko, saat itu. (aph/dyn)