Apa Kabar Proyek Jembatan Selat Sunda? Ini Jawaban Istana
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Jokowi belum melupakan proyek Jembatan Selat Sunda alias JSS yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Lama tak tak ada perkembangan, pemerintah ternyata telah mengkaji secara teknis proyek tersebut.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, ketika ditanya perkembangan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda, di kantornya, Jakarta pada Selasa (2/7).
"Memang kajian secara teknis sudah (dilakukan) oleh sebuah tim yang independen, tetapi kajian tidak cukup dari sisi teknisnya saja," ucap Moeldoko.
Dia menyebutkan, kajian lainnya masih perlu dilakukan. Antara lain tentang bagaimana pengaruhnya dari aspek kegempaan dan kondisi alam lainnya. Kemudian aspek pertahanan dan keamanan.
"Tinjauan dari sisi pengaruh lingkungan strategisnya seperti apa. Mungkin perlu waktu yang lebih dalam lagi ya. Tidak cukup mengonektivitaskan apalagi antarpulau seperti itu tidak hanya dari sisi teknis, ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan," jelas mantan Panglima TNI tersebut.
BACA JUGA: Tunda Jembatan Selat Sunda, Perbanyak Pembangunan Dermaga
Pada Juni lalu, pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan kembali wacana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS).
Pertimbangannya, rampungnya jalan tol Bakauheni - Palembang membuat pasokan arus kendaraan ke penyeberangan Merak - Bakeuheni akan meningkat tajam ke depan.
Pemerintah ternyata telah mengkaji secara teknis rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda atau JSS yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.
- Presiden Prabowo Bawa Bobby Tinggal di Istana Negara, Lihat Tuh
- Karangan Bunga Ucapan Selamat Kepada Prabowo Padati Komplek Istana Negara
- Resmikan Istana Negara di IKN, Jokowi: Saya Harus Omong Apa Adanya
- Platform MDI Resmi Meluncur, Moeldoko: Jangan jadi Pemain Tanah Abang Terus
- Moeldoko: Kami Tidak Mendukung Mobil Hybrid dapat Subsidi, ya
- Tegas! Moeldoko Dukung Pemerintah Tidak Memberi Insentif Mobil Hybrid