Apa Kabar Reformasi Birokrasi?

Dalam program penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian PANRB terus mendorong lahirnya rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Saat ini telah selesai dilakukan harmonisasi dan telah disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. “Melalui kebijakan SPBE diharapkan akan terjadi efisiensi anggaran dan belanja, integrasi layanan melalui penggunaan aplikasi umum, integrasi data, serta efisiensi penggunaan infrastruktur TIK,” ungkap Asman.

Dalam program SMART ASN menuju terwujudnya world class government, Kementerian PANRB telah melaksanakan rekrutmen CPNS pada tahun 2017. Antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap penerimaan CPNS, dengan total pelamar 2.433.656 orang, sedangkan yang lolos seleksi 33.155 orang. Formasi yang terisi sebanyak 37.138 CPNS yang terdiri dari 1.684 calon hakim MA, 14.000 penjaga lapas, 3.526 petugas imigrasi dan jabatan lain di Kementerian Hukum dan HAM, dan 17.928 jabatan lainnya.

Di tahun 2017 ini, selain untuk regular, dibuka juga untuk lulusan putra/putri terbaik, penyandang disabilitas, serta putra/putri Papua dan Papua Barat.

Pada tahun 2016-2017 juga telah diselesaikan pengangkatan tenaga non-PNS untuk memenuhi tenaga di daerah terpencil, tertinggal dan terluar. Diantaranya 6.296 Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 6.058 Tenaga Harian Lepas (THL) Pertanian, serta 39.090 Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dokter, Dokter Gigi dan Bidan.

Pasca terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Kementerian PANRB terus mendorong penerapan sistem merit terutama dalam promosi jabatan pimpinan tinggi (JPT) secara terbuka. Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang menerapkan kebijakan promosi terbuka dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 ada 40 IP, tahun 2015 ada 128 IP, tahun 2016 ada 333 IP, serta tahun 2017 mencapai 493 IP. “Saat ini seluruh K/L/Pemda telah melaksanakan seleksi terbuka dalam pengisian JPT,” jelasnya.

Dijelaskan lebih lanjut, untuk program peningkatan kualitas pelayanan publik pihaknya telah melakukan terobosan, salah satunya pembentukan Mal Pelayanan Publik. Pembangunan Mal Pelayanan Publik telah dilakukan di delapan lokasi yakni Surabaya, Denpasar, Bekasi, DKI Jakarta, Banyuwangi, Tomohon, Batam, dan Bitung.

Mal Pelayanan Publik ini mengintegrasikan seluruh pelayanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, serta Swasta. “Dengan adanya Mal Pelayanan Publik, masyarakat sangat diuntungkan karena pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah dan terintegrasi,” ungkap Asman.

Tren peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 2.824 inovasi telah melakukan pendaftaran untuk mengikuti kompetisi tersebut melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik). Dilihat dari proposal yang disampaikan, kualitas inovasi tahun sekarang mengalami peningkatan.