Apa Kekhawatiran Guru Asal Indonesia Jika Sekolah Australia Kembali Dibuka?
Membuka lebih susah daripada menutup. Itulah yang terjadi dengan kemungkinan pembukaan kembali sekolah di Australia saat kasus positif corona di negara ini semakin menurun.
Kebijakan yang ada yang datang dari pemerintah Federal Australia, namun tidak sama di tiap negara bagian sehingga menimbulkan kebingungan dan kontroversi.
Sebagai negara federal, pemerintah pusat di Canberra menerapkan kebijakan secara nasional, namum dalam penerapannya masing-masing negara bagian bisa mengambil keputusan sendiri.
Sejak Australia menerapkan pembatasan pergerakan orang, sekolah-sekolah di Australia diliburkan karena bersamaan dengan liburan Paskah yang berlangsung selama dua minggu.
Masing-masing negara bagian juga memiliki jadwal liburan Paskah yang berbeda dan sejak itu mereka mengeluarkan keputusan yang berbeda kapan dan bagaimana sekolah akan menyelenggarakan kegiatan belajar.
Perdana Menteri Australia, Scott Morrison sudah berulang kali mengatakan kegiatan belajar dimana murid-murid berada secara fisik di sekolah adalah kegiatan yang aman dilakukan, karena tingkat penyebaran virus corona di kalangan anak-anak sangat rendah.
Saat ini murid sekolah di Australia belajar pada Kwartal Kedua yang berlangsung dari 13 April sampai sekitar 3 Juli 2020.
Lantas bagaimana rekasi dari sekolah, termasuk guru-guru asal Indonesia di Australia mengenai kebijakan tiap negara yang berbeda?
Membuka lebih susah daripada menutup. Itulah yang terjadi dengan kemungkinan pembukaan kembali sekolah di Australia saat kasus positif corona di negara ini semakin menurun
- Dunia Hari Ini: Kelompok Sunni dan Syiah di Pakistan Sepakat Gencatan Senjata
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Dunia Hari Ini: Warga Thailand yang Dituduh Bunuh 14 Orang Dijatuhi Dihukum Mati
- Biaya Hidup di Australia Makin Mahal, Sejumlah Sekolah Berikan Sarapan Gratis
- Rencana Australia Membatasi Jumlah Pelajar Internasional Belum Tentu Terwujud di Tahun Depan