Apa Langkah Pemerintah agar APBN tak Jebol? Ini Penjelasan JK

jpnn.com - BALIKPAPAN - Pemerintah selalu was-was Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal jebol. Kalau dulu pemicunya subsidi BBM belum dipangkas, kini karena rendahnya realisasi setoran pajak.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui, target pajak dalam APBN Perubahan 2015 memang disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,7 persen. Sayangnya, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa lebih rendah dari 5 persen.

"Makanya (penerimaan) pajak kita turun," ujarnya usai membuka Munas IV Hidayatullah di Balikpapan, Kalimantan Timur, kemarin (7/11).

JK menyebut, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya dipengaruhi faktor eksternal. Misalnya, masih rendahnya harga komoditas pertambangan seperti batu bara dan mineral, mapun komoditas perkebunan seperti kelapa sawit (CPO) yang selama ini menjadi penopang ekspor Indonesia. Akibat rendahnya harga, maka pajak dari sektor yang berbasis ekspor pun turun. "Kita jangan lupa (faktor) itu," katanya.

Lantas, apa yang akan dilakukan pemerintah agar APBN tidak jebol? JK mengatakan, ada dua opsi untuk menyelamatkan APBN, yaitu menambah pendapatan atau mengurangi belanja.

Dengan kondisi penerimaan pajak yang seret, maka opsinya tinggal mengurangi belanja. "Makanya belanja untuk proyek-proyek yang tidak mendesak akan dikurangi," ucapnya.

Namun, dengan berbagai komitmen yang sudah ada, memangkas belanja proyek juga bukan hal mudah. Apalagi, tidak mungkin pemerintah memangkas belanja rutin seperti gaji PNS maupun belanja operasional. Karena itu, opsi yang paling memungkinkan adalah memperbesar defisit APBN. "Tentu dengan menambah pinjaman (utang)," ujarnya.

Situasi APBN di akhir tahun ini bisa diibaratkan seperti kondisi  keuangan di sebuah keluarga yang pendapatannya pas-pasan. Sehingga, pada akhir bulan, uang di kantong sudah menipis.