Apa Maksudnya Kurangi Jatah Menteri dari Parpol?

jpnn.com - JAKARTA - Desakan reshuffe kabinet terus menggelinding. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan partainya setuju jika Presiden Joko Widodo melakukan perombakan pada Kabinet Kerja.
Hanya saja, lanjutnya, perombakan itu harus berasal dari kebutuhan Jokowi, bukan karena desakan masyarakat.
Di lain pihak, Rio tak setuju dengan anggapan sejumlah penggiat politik yang meminta Presiden Jokowi melakukan perombakan dengan mengurangi jatah kursi menteri dari partai politik. "Apa maksudnya kurangi jatah menteri dari parpol?" tanya Rio kepada INDOPOS (grup JPNN), Senin (10/5).
Menurut dia, tak relevan mengaitkan urusan menteri dari parpol dan menteri dari kalangan profesional. Rio beralasan tak ada jaminan jika menteri profesional lebih bagus kinerjanya dibanding menteri dari partai politik. "Sebagai buktinya, kinerja sejumlah menteri dari kalangan profesional tidak lebih baik dari menteri parpol," kata Rio.
Bahkan, Rio ingin Presiden Jokowi mengurangi jatah menteri dari kalangan profesional. Sebaliknya, dia setuju jika jatah menteri dari partai politik ditambah.
Sebab, Rio menganggap tokoh dari partai politik punya kelebihan yang jarang dimiliki kaum profesional, yakni memiliki kemampuan menggerakkan sebuah tim atau kementerian. "Jadi kami minta jangan jelek-jelekkan menteri dari parpol," tandasnya. (aen)
JAKARTA - Desakan reshuffe kabinet terus menggelinding. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan partainya setuju jika Presiden
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Info KPK soal Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD, Tunggu Saja!
- Sambut Ramadan, Kemenag Kirim 1.000 Pendakwah ke Wilayah 3T hingga Luar Negeri
- Luhut Pandjaitan: Banggalah Kau jadi Orang Indonesia
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- 5 Berita Terpopuler: Data Resmi BKN Terungkap, Honorer Satpol PP Teriak, Tolong Jangan Tolak PPPK Paru Waktu!