Apa Perlu Ada Menteri Jabodetabek yang Mengurus Semua Ini?
jpnn.com, BOGOR - Cuaca ekstrem hujan deras disertai angin kencang dan petir yang melanda Bogor bebberapa hari terakhir, juga membuat DKI Jakarta terancam terendam banjir.
Selain tingginya curah hujan, gagalnya pembangunan kolam retensi Cibuluh juga disinyalir menjadi penyebab banjir kembali mengancam ibu kota.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, dampak gagalnya pembangunan kolam retensi di Cibuluh tak hanya warga sekitar yang merasakan. Melainkan juga warga DKI Jakarta. Terutama yang berada di bantaran Kali Ciliwung.
“Air ini kan tidak dialirkan tetapi diserap ke bawah, semakin banyak diserap maka semakin sedikit ke Jakarta, kalau ini tidak dibangun yang rugi Jakarta juga karena mengalir lagi air ke sana,” ujar Bima kepada Radar Bogor.
Jika benar anggaran hibah untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor gagal dianggarkan tahun ini, Bima akan kembali mengajukan pada tahun anggaran berikutnya. Namun, tetap meminta komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar kejadian serupa tak terulang. “Kami akan mengajukan lagi tapi kan perlu jelas, mereka siap tidak, sanggup tidak,” katanya.
Bima menuturkan, hingga saat ini ide yang disampaikannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, belum terealisasi. Bima meminta untuk kembali duduk bersama melakukan kajian-kajian. Bukan hanya dengan Pemkot Bogor, tetapi kota penyangga lainnya.
“Seperti desain, menghitung volume air, dimana titik-titik rawan luapan air, berapa besar lahan yang diperlukan untuk penyerapan air, hitung volume air nya, titik-titik mana yang rawan meluap, seberapa besar perlu menyerap, kolam retensi berapa, anggaran dari Jakarta berapa, kebutuhan Bodetabek berapa, nah ini yang belum,” ungkapnya.
Jika terus menerus tak menemui titik temu, menurut Bima perlu ada Menteri Jabodetabek untuk mengurus permasalahan sampah, transportasi dan lainnya. Dengan hadirnya menteri tersebut maka bisa ada aturan yang mengikat. Mulai dari anggaran dan program yang perlu dilaksanakan.
Permasalahan sampah dan transportasi di jabodetabek tak kunjung tuntas, salah satunya lantaran belum ada aturan yang benar-benar mengikat.
- Wamendagri Bima Sebut DPRD Bisa Dukung Target Pemerintah
- Pram-Rano Menang di Pilkada Jakarta, Begini Komentar Wamendagri Bima Arya
- Wamendagri: Ada 42 Usulan Pemekaran Daerah Provinsi
- Wamendagri Pastikan Hasil Pilkada Jakarta Valid Meski Angka Golput Tinggi
- Ini Penjelasan Wamendagri soal Pilkada Serentak 2024
- Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Bima: Kasihan yang Sudah Antre Lama