Apakah DPD Dipimpin OSO Itu Sah? Begini Kata Menkumham

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah tidak mau ikut campur dengan persoalan di DPD RI, yang kini masih terdapat dua pandangan.
Itu terkait dengan sah atau tidak sahnya kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO), sebagai Ketua DPD RI menggantikan M Saleh.
"Kami serahkan saja (ke DPD). Kan lagi ada dua pandangan. Ada yang mengatakan sah, ada yang protes. Silakan saja," ujar Yasonna di Balai Kartini, Jakarta, Senin (10/4).
Pemerintah, kata Yasonna, hanya bisa melihat apa yang terjadi di lembaga perwakilan daerah itu. Apalagi pejabat Mahkamah Agung (MA) telah mengambil sumpah OSO sebagai ketua yang baru.
Tapi, saat ditanya apakah DPD di bawah pimpinan OSO sudah sah, Yasonna tidak menjawab secara tegas.
"Ini belum kami kaji. Tapi kan beberapa pandangan demikian (pandangan sah)," tambah mantan politikus Senayan itu. (fat/jpnn)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah tidak mau ikut campur dengan persoalan di DPD RI, yang
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- KPK Akan Periksa La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jawa Timur Setelah Penggeledahan
- Eks Staf Ahli Pertanyakan Proses Laporan Dugaan Suap Pimpinan DPD RI ke KPK
- Internal PDIP Solid Menyambut Kongres, tetapi Butuh Biaya
- Yasonna Tegaskan Pelaksanaan Kongres VI PDIP Tinggal Menunggu Perintah Ketum
- KPK Geledah Rumah La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
- Gelar Open House Lebaran 1446 Hijriah, OSO Ingatkan Pentingnya Menjaga Silaturahmi Sesama Manusia