Apakah Golkar Tak Belajar dari Pengalaman 2012?

jpnn.com - JAKARTA - Wacana memberi dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta, masih menjadi pro dan kontra di internal Golkar.

Salah satu pernyataan kontra datang dari Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie. Sebelumnya, sinyal dukungan Golkar ke Ahok dilontarkan Ketua Umum Setya Novanto secara tidak langsung usai penutupan Munaslub Golkar di Bali pada 17 Mei. Waktu itu Novanto memberi sinyal akan mengarahkan partai mendukung Ahok di pilkada.

Sinyal Novanto ditindaklanjuti Plt. Ketua DPD I Golkar DKI Jakarta Yorris Raweyai yang menyatakan bahwa DPD Golkar DKI akan mendukung Ahok.

Nah, Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie menegaskan belum ada pernyataan dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat kepada Ahok yang sebelumnya menyatakan maju lewat jalur independen.

Terkait terpecahnya suara Golkar itu, mantan pengurus DPP AMPI Lieus Sungkharisma yang turut hadir dalam Munaslub di Bali menyatakan keputusan DPD Golkar DKI mendukung Ahok jelas sangat terburu-buru, dan bisa membuat citra Partai Golkar yang sedang dibangun, akan terpuruk kembali.

"Saya dengar keputusan itu diambil Novanto tanpa restu dari Ketua Dewan Pembina. Padahal, setahu saya, dalam AD/ART Partai Golkar yang disahkan di Bali, disebutkan bahwa setiap keputusan partai yang strategis harus diputuskan bersama DPP dan Dewan Pembina," kata Lieus seperti dikutip dari RMOL, Minggu (19/6).

Partai Golkar tidak boleh mengabaikan begitu saja peran Dewan Pembina. "Ingat, semua yang duduk di kepengurusan Partai Golkar saat ini, mereka bisa duduk menjadi pengurus adalah berkat jiwa besar Aburizal Bakrie yang waktu itu rela mundur," beber Lieus.

Lieus juga mengingatkan Golkar untuk tidak gegabah mengambil keputusan soal dukungan terhadap Ahok itu. "Keputusan ini merupakan keputusan besar yang bisa mempengaruhi kredibilitas partai Golkar di masa datang," katanya.