JPNN.com 
Apakah Negara Sudah Mengindonesiakan Tanah dan Orang Papua?
Oleh: Laurens Ikinia - Dosen asal Tanah Papua - Wakil Direktur Institute of Pacific Studies Universitas Kristen Indonesia Jakarta
Sementara itu, keenam provinsi di Tanah Papua juga berada pada prevalensi stunting tertinggi secara nasional.
Kenyataan yang teruraika di atas tentu menjadi keprihatinan berbagai pihak. Belum lagi dilihat dari aspek politik, hukum dan keamanan. Jika diuraikan satu per satu, catatan PR yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya cukup banyak.
Apakah dalam administrasi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa diselesaikan atau tidak? Hanya waktu yang akan menjawab.
Administrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo telah banyak memberikan perhatian pada aspek ekonomi dengan tujuan untuk mensejahterakan OAP.
Namun, pendekatan itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama agar benar-benar terwujud.
Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi bila para pelaku ekonomi diberikan akses pendidikan memadai dan modal yang cukup.
Antie Solaiman dalam bukunya Kekuasan dan Politik Dalam Kebudayaan (2005:223) menulisakan, “Di dalam negara, keadilan selalu berkait dengan perlingdungan hak-hak dan pelaksanaan hukum yang adil”.
Perlindungan ini sepenuhnya belum dirasakan oleh AOP karena masih mengalami praktik diskriminasi.
Tahun ini Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 kemerdekaannya yang berpusat di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
- Tokoh Masyarakat Papua Dukung Aparat Tindak Tegas OPM
- Andreas: Kejahatan yang Dilakukan KKB tak Boleh Dibiarkan Terus Menerus Terjadi
- Tak Ada Luka Tembak di Jasad 11 Korban Pembantaian oleh KKB
- Komnas HAM Kecam KKB yang Bunuh Pendulang Emas di Papua
- Mabes TNI Tuding KKB yang Bantai Pendulang Emas Lakukan Propaganda
- 11 Pendulang Emas Tewas Diserang KKB Papua, Pemerintah Fokus Evakuasi Korban
