Apapun Opsinya, Semua Harus Siap

Ibrahim menyebut, dampak yang harus diwaspadai adalah terjadinya keresahan di kalangan masyarakat yang bisa berujung pada aksi demonstrasi. "Dampak lain yang harus diwaspadai adalah lonjakan harga oleh spekulan yang bisa menyusahkan masyarakat," sebutnya.

     

Lalu, apa yang harus dilakukan pemda? Menurut Ibrahim, BPH Migas sebagai otoritas yang mengawasi distribusi BBM, sudah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa pemerintah provinsi. "Salah satunya dengan Jawa Timur," ujarnya.

     

Menurut Ibrahim, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa menjadi contoh bagi pemda lain agar lebih partisipatif dalam upaya pengawasan distribusi BBM di daerah. "Saya dengar, Jatim akan mengumpulkan pemkab atau pemkot di empat lokasi, Madiun, Malang, Bojonegoro, dan Sampang untuk sosialisasi persiapan partisipasi dalam distribusi BBM di daerah. Ini sangat positif," katanya.

     

Kerja sama pemda dengan BPH Migas dan kepolisian, lanjut dia, sangat bermanfaat dalam hal pengawasan BBM di daerah, mulai dari pengoplosan, penyelundupan, maupun penyelewengan BBM subsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak.