Apapun Opsinya, Semua Harus Siap

Ibrahim mengatakan, selama ini MoU memang lebih banyak dilakukan dengan pemerintah provinsi. Karena itu, pemerintah provinsi lah yang harus aktif untuk menyosialisasikan kerjasama tersebut di wilayahnya.

     

"Kami sebenarnya ingin kerjasama sampai tingkat kabupaten/kota, karena kuota BBM kan sekarang dibagi per kabupaten/kota. Tapi, agak susah, karena selain jumlahnya banyak, kadang pemdanya tidak siap," terangnya.

     

Karena itu, lanjut Ibrahim, pemda harus mulai aktif untuk bersama-sama BPH Migas dan Kepolisian mempersiapkan langkah antisipasif terhadap rencana kebijakan pembatasan BBM subsidi. "Jika pemda sudah siap-siap, ekses negatif yang bisa timbul dari kebijakan tersebut bisa diminimalisasi," katanya. (owi/ca)