Aparat Harusnya Tindak Tegas Kecurangan, Bukan Menakuti Warga

Fauka mengatakan, aparat hukum seharusnya menindak tegas dugaan kecurangan yang menyeruak.
Aparat hukum harusnya tidak menakut-nakuti balik masyarakat yang meminta keadilan dalam proses penghitungan suara Pilpres 2019.
"Seperti Panglima TNI juga harus melayangkan peringatan, pada siapa pun yang melakukan kecurangan harus ditindak tegas. Kapolri harus benar-benar menindak. Bukan malah menakut-nakuti masyarakat yang meminta keadilan, bukan malah menakut-nakuti masyarakat yang memiliki data murni hasil pemilihan di lapangan," ucap dia.
Menurut dia, hukum harus tegak kepada pelaku siapa pun. Tidak terkecuali KPU yang terbukti salah melakukan input data penghitungan suara Pilpres 2019.
"Jika lembaga KPU yang terbukti salah input data dilindungi aparat hukum, sangat bahaya bagi demokrasi kita. Masyarakat pastinya akan turun meminta keadilan ditegakkan," ungkap dia.
Fauka menambahkan, aparat harus jernih berpikir ketika rakyat menuntut keadilan selama proses penghitungan suara Pilpres 2019.
“Ya, kalau nantinya masyarakat turun ke jalan karena ketidakadilan yang dilakukan oleh KPU, aparat tidak bisa menyalahkan masyarakat selama itu dilakukan dengan kondusif. Justru aparat kepolisian harus mengusut sumber dari masalah tersebut yaitu KPU,” pungkas dia.(mg10/jpnn)
Jika lembaga KPU yang terbukti salah input data dilindungi aparat hukum maka sangat bahaya bagi demokrasi.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!