Aparat Pengawas Internal Pemerintah Harus Independen

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pengawasan Nasional (Siswanas). Dengan RUU itu diharapkan bisa mengurai benang kusut pengawasan internal pemerintah.

Ya, RUU itu adalah jawaban dari banyaknya penjabat atau penyeleggara negara yang tersangkut korupsi. Tak hanya itu, masih banyaknya inefisiensi dan inefektivitas anggaran, serta belum efektifnya aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) merupakan kondisi riil permasalahan di kalangan birokrat tanah air.

"Ada tiga kelemahan APIP saat ini, yakni independensi, profesionalitas, dan permasalahan sistem," kata MenPAN-RB Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Selasa (9/4).

Terkait dengan independensi, pegawai APIP merupakan pegawai lembaga bersangkutan, yang dipilih oleh pimpinan lembaga yang akan diawasi. Selain ruang lingkup pengawasan APIP terbatas, pelaporan hanya dilakukan kepada pimpinan lembaganya.