Aparatur Pemerintah Butuh Payung Hukum Baru

JAKARTA - Komisi II DPR RI akan mempercepat pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi UU. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Taufik Effendi, RUU pengganti UU Pokok-pokok Kepegawaian ini sangat penting perananannya dalam menaungi seluruh aparatur. Apakah itu PNS, polisi, dan TNI.

"Selama ini, belum ada payung hukum yang menaungi seluruh pegawain negeri (PNS, Polisi, dan TNI). UU yang ada hanya mengatur parsial. Misalnya UU Kejaksaan, UU tentang Kepolisia. Sementara baik jaksa, polisi itu pegawai negeri. Itu sebabnya butuh UU baru yang posisi di atas UU yang sudah ada," terang Taufik, Rabu (9/11).

Mengenai adanya pembentukan lembaga baru, menurut politisi Demokrat ini sudah diperhitungkan sebelumnya. Apalagi pembentukannya sudah diamanatkan dalam UU 43 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

"Ini sudah diperhitungkan kok. Lagipula lembaga pengawas ASN itu merupakan amanat UU Pokok-pokok Kepegawaian," ujarnya.