APBD Akan Dibedah di UKP4

"Itu masih transportasi lokal, air nggak ada. Jadi ada sekitar 25 rumah nggak ada air. Sumur nggak ada air, terus masyarakat mandinya ambil air sampai satu kilometer lebih. Saya nggak tahu itu ngambilnya dari mana," katanya.

Hal-hal semacam inilah menurut Gamawan yang harus segera dibenahi. "Masa belanja aparatur negara ada, tapi air untuk masyarakat nggak ada. Masa kantor megah, tapi masyarakat miskin?" katanya.

Karena itu melihat kondisi-kondisi yang ada, kata Gamawan, saat ini pemerintah pusat masih terus mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah. "Kita akan coba buka APBD-nya satu persatu. Saya dalam awal Mei ini akan membahasnya dengan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Nanti hasilnya akan diserahkan ke Presiden," katanya.(gir/jpnn)