APBD Besar, Mengapa Masih Banyak Warga Kaltim yang Miskin?

Program-program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan tampaknya belum memberikan dampak yang signifikan di Kaltim.

Meskipun sudah ada beberapa program bantuan sosial dan subsidi, distribusi dan pengelolaannya seringkali terhambat oleh rantai birokrasi dan kurangnya pengawasan.

Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin masih minim dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki anggaran lebih kecil namun hasil yang lebih baik dalam menekan angka kemiskinan.

Yundi menyarankan pemerintah provinsi Kaltim perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola anggaran.

“Dana besar yang dimiliki Kaltim harus digunakan pada program-program yang bisa langsung berdampak pada pengurangan kemiskinan, seperti peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan usaha kecil menengah (UMKM), dan penguatan sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja baru yang lebih luas,” ujar Yundi.

Selain itu, menurut Yundi, reformasi birokrasi dalam hal penyaluran bantuan sosial menjadi krusial agar program-program tersebut dapat menyentuh masyarakat miskin secara efektif dan merata.

Tanpa adanya upaya konkret untuk memperbaiki tata kelola anggaran dan memperluas sektor ekonomi inklusif, angka kemiskinan di Kaltim akan sulit dikurangi.

Melihat kondisi saat ini, provinsi Kalimantan Timur berada pada persimpangan antara potensi besar dengan sumber daya yang dimiliki dan tantangan sosial-ekonomi yang belum teratasi.