APBD Besar, Mengapa Masih Banyak Warga Kaltim yang Miskin?
Program-program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan tampaknya belum memberikan dampak yang signifikan di Kaltim.
Meskipun sudah ada beberapa program bantuan sosial dan subsidi, distribusi dan pengelolaannya seringkali terhambat oleh rantai birokrasi dan kurangnya pengawasan.
Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin masih minim dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki anggaran lebih kecil namun hasil yang lebih baik dalam menekan angka kemiskinan.
Yundi menyarankan pemerintah provinsi Kaltim perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola anggaran.
“Dana besar yang dimiliki Kaltim harus digunakan pada program-program yang bisa langsung berdampak pada pengurangan kemiskinan, seperti peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan usaha kecil menengah (UMKM), dan penguatan sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja baru yang lebih luas,” ujar Yundi.
Selain itu, menurut Yundi, reformasi birokrasi dalam hal penyaluran bantuan sosial menjadi krusial agar program-program tersebut dapat menyentuh masyarakat miskin secara efektif dan merata.
Tanpa adanya upaya konkret untuk memperbaiki tata kelola anggaran dan memperluas sektor ekonomi inklusif, angka kemiskinan di Kaltim akan sulit dikurangi.
Melihat kondisi saat ini, provinsi Kalimantan Timur berada pada persimpangan antara potensi besar dengan sumber daya yang dimiliki dan tantangan sosial-ekonomi yang belum teratasi.
Kaltim yang dikenal sebagai salah satu provinsi dengan APBD terbesar di Kalimantan justru memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.
- Kaltim Raih Peringkat 13 Nasional di Ajang PEPARNAS XVII 2024
- Elektabilitas Rudy Mas'ud-Seno Aji Tidak Terkejar Pesaingnya Versi Survei WRC
- Mirza-Jihan Ungkap Tiga Prioritas Bila Menang Pilkada Lampung
- Pemprov Kaltim Beri Bonus Ibadah Haji Bagi Para Juara MTQ Nasional 2024
- Luluk Sebut Petahana Kurang Komitmen soal Kesenjangan, Khofifah Bereaksi Begini
- Nilai IKIP Provinsi Kaltim Masuk 3 Besar Nasional