APBD Defisit, Bu Bupati Mau Cari Utangan

jpnn.com, TABANAN - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mengungkapkan bahwa kondisi keuangan pemerintah kabupaten yang dipimpinnya sedang sakit. Sebab, ada defisit dalam APBD Tabanan 2017 yang angkanya sampai ratusan miliar.
Sebagaimana pemberitaan Jawa Pos Radar Bali, bupati yang baru saja menyandang status janda itu mengatakan bahwa defisit dalam APBD Tabanan 2017 diakibatkan adanya miskomunikasi. Akibatnya, Pemkab Tabanan harus mencari siasat untuk menutup defisit.
“Defisit ditutupi dari SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran, red) dan pinjaman,” katanya.
Angka defisitnya memang tak tanggung-tanggung. Jumlahnya mencapai Rp 292 miliar.
Dari jumlah itu, sebagian memang akan ditutup SiLPA dan pinjaman dari BPD Bali sebesar Rp 40 miliar. “Positive thinking saja, itu salah satu solusi. Pinjaman sekitar Rp 40 miliar untuk anggaran perubahan,” tutur bupati berparas menarik itu.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja mengatakan, pinjaman ke Bank BPD Bali ini sebagai alternatif. Meski demikian, APBD Perubahan akan diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Bali, Senin (4/9).
Menurut Ida, bisa saja APBD Perubahan Tabanan itu dikoreksi. Yakni dengan melakukan pemotongan anggaran belanja.
Sementara pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan I Made Sugiartamenjelaskan, komposisi pendapatan yang dipatok dalam APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 1.886.006.639.806. Sedangkan anggaran belanja dipatok sebesar Rp 2.178.745.158.413 sehingga defisitnya Rp 292.738.518.607.(rb/yor/mus/mus/JPR)
- Di tengah Defisit Angggaran, Pemprov Riau Alokasikan Rp 10 M untuk Bangun Rumah Dinas
- APBD Riau Defisit Rp 3,5 Triliun, Gubernur Pusing, Wagub: Tak Perlu Dirisaukan!
- Wamendagri Bima Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Program Kerja Pusat dan Daerah
- Iwan Soelasno: Kades Jangan Risau, Desa Punya 6 Sumber Pendapatan
- Kemendagri-Kementerian Kependudukan Gelar Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran DAK KB 2025
- Pemprov Jateng Raih Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024