APBD Dihabiskan Belanja Pegawai

JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengkritisi pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah. Selain realisasi yang dinilai berjalan lamban, penyerapan anggaran di daerah diketahui banyak yang dihabiskan hanya untuk belanja pegawai. Padahal seharusnya belanja daerah bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur.

"APBD itu sebagian besar masih untuk biaya pegawai, padahal harusnya ke infrastruktur. Realisasi laporan keuangan di daerah ini juga patut dikritisi, karena masih banyak daerah yang berstatus wajar dengan pengecualian (WDP)," kata Agus pada wartawan di Jakarta, Jumat (10/12).

Padahal, kata Agus, seharusnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk lamban melakukan realisasi penyerapan anggaran. Karena dalam ketentuannya, APBD harus sudah disetujui paling lambat satu bulan setelah APBN disetujui. Tapi ternyata masih saja hingga Juni tahun depan setelahnya, masih saja ada APBD yang baru disetujui.

‘’Ini mempengaruhi kualitas penyerapan APBD juga. Padahal 34 persen anggaran di pemerintah pusat, ditransfer ke daerah. Bukan hanya itu, kalau dikumpulkan anggaran secara keseluruhan secara vertikal, maka anggaran ke daerah dari pusat mencapai 65 persen. Potensi anggaran ini seharusnya dikelola dengan baik oleh daerah,’’ kata Agus.