APBD Harus Disusun Partisipatif dan Transparan
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan, APBD merupakan pedoman pembangunan di daerah. Karena itu harus disusun dengan partisipatif dan transparan.
Penyusunan APBD juga perlu memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
"Selain itu juga perlu disinkronkan dengan kebijakan nasional, sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan," ujar Hadi pada Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar, di Jakarta, Rabu (6/12).
Hadi menegaskan, Kemendagri senantiasa selektif mengevaluasi setiap usulan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), agar benar-benar efektif.
Selain itu juga dilakukan berbagai upaya lain, agar upaya-upaya pelanggaran dapat terus diminimalisir.
"Kami mencoba mengatasi berbagai permasalahan dengan mendorong sistem e-planning, penguatan PTSP, mendorong e-government, smart city, peningkatan kapasitas APIP, hingga bekerja sama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi," katanya.
Di tempat yang aama, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan, workshop merupakan bagian dari politik legislasi Partai Golkar dan menjadi acuan bagi seluruh anggota legislatif Partai Golkar seluruh Indonesia.
"Melalui workshop legislatif ini kami juga ingin membangun komitmen dan semangat untuk menyusun, mengelola dan mengawasi penggunaan keuangan daerah secara profesional, transparan dan bertanggung jawab," pungkas Hetifah.(gir/jpnn)
Penyusunan APBD juga perlu memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Honorer Non-Database BKN Rela Turunkan Grade Ijazah Demi Daftar PPPK 2024
- Debat Pilkada Semarang: Agustina-Iswar Janji APBD Sebesar-sebesarnya untuk Warga
- APBD Kaltim Terbesar di Indonesia, tetapi Mengapa Banyak Infrastruktur Jalan Rusak?
- APBD Besar, Mengapa Masih Banyak Warga Kaltim yang Miskin?
- DPRD Palembang Gelar Rapat Paripurna ke-17, Bahas APBD 2025
- Anggap Penting Tes Kesehatan, KDM: Kalau Pemimpin Sakit Bisa Salah Baca APBD