APBD Makassar Dinilai Tidak Prorakyat

MAKASSAR -- Lebih besarnya belanja pegawai dibandingkan belanja infrastruktur dalam rencana APBD 2013, disoroti kalangan DPRD Makassar, Sulawesi Selatan. Perencanaan anggaran yang dibuat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dinilai tidak pro rakyat.

Juru bicara Fraksi PAN DPRD Makassar, Lukman Basra, mengatakan, dari struktur yang diajukan Pemerintah Kota Makassar dalam draf APBD 2013, ketimpangan terlihat sangat menyolok. Bukannya anggaran untuk program kemasyarakatan yang banyak, namun justru didominasi belanja pegawai.

“Anggaran kita sudah tidak prorakyat. Harusnya belanja infrastruktur yang lebih banyak, namun itu tidak terjadi. Bahkan belanja Dinas Pekerjaan Umum, lebih kecil nilainya dibandingkan belanja sekretariat daerah,” ujar Lukman di ruang kerjanya di Kantor DPRD Makassar, Jumat (7/12).

Lukman juga menyoal masalah belanja pegawai tersebut. Dalam belanja tidak langsung, anggaran lebih banyak habis untuk gaji pegawai alias PNS. Namun di belanja tidak langsung, anggaran untuk PNS tetap ada, terutama porsinya lebih banyak dinikmati oleh pejabat eselon. Hal ini juga yang menjadi ketimpangan karena ada gap sangat lebar antara pendapatan honorer dan pejabat eselon.