APBD Makassar Dinilai Tidak Prorakyat

APBD Makassar Dinilai Tidak Prorakyat
APBD Makassar Dinilai Tidak Prorakyat

Dinas Pendidikan menempati urutan teratas total anggaran, yakni total belanja daerah untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini sebesar Rp680.300.986.000, dengan belanja tidak langsung Rp506.815.986.000 dan belanja langsung Rp173.485.000.000.

Dinas PU menempati urutan ke tiga. Untuk 2013, pendapatan hanya diproyeksi senilai Rp5juta. Total belanjanya sebesar Rp230.427.134.000, dengan belanja tidak langsung Rp9.424.134.000 dan belanja langsung Rp221.003.000.000.

Urutan anggaran ke empat terbesar adalah untuk Dinas Kesehatan, dengan total belanja daerah sebesar Rp136.598.343.000, yakni belanja tidak langsung Rp61.216.343.000 dan belanja langsung Rp75.382.000.000. Total pendapatan daerah dari SKPD ini diproyeksi Rp8.765.780.000.

“Ini agak aneh karena lebih diprioritaskan sekretariat dibandingkan infrastruktur (Dinas PU) yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tandas Nasran. (zuk/min)

MAKASSAR -- Lebih besarnya belanja pegawai dibandingkan belanja infrastruktur dalam rencana APBD 2013, disoroti kalangan DPRD Makassar, Sulawesi


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News